SIPALING.ID – Aliansi Forum Pemuda dan Mahasiswa Hukum, yang terdiri dari BEM Fakultas Hukum Universitas Bosowa (Unibos) dan Formahum, menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan. Aksi ini menyoroti dugaan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) di tubuh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangkaluku Kota Palopo.
Ketua BEM FH Unibos, Ardy Bangsawan, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk keprihatinan dan ketegasan atas keresahan mahasiswa asal Kota Palopo yang kini menempuh pendidikan di Makassar. Mereka menilai telah terjadi berbagai penyimpangan dalam tubuh Perumda PAM Tirta Mangkaluku, termasuk dugaan penyalahgunaan anggaran, kenaikan tagihan air yang tidak sebanding dengan layanan distribusi air kepada masyarakat, serta kurangnya transparansi dalam penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
“Proses rekrutmen staf dan karyawan di Perumda Tirta Mangkaluku Kota Palopo dinilai sarat nepotisme. Penerimaan karyawan baru terindikasi dilakukan atas dasar relasi kekuasaan oleh direksi dan dewan pengawas, dengan memprioritaskan anak, keponakan, maupun kerabat dekat,” tegas Ardy.
Ia menambahkan bahwa praktik seperti ini merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. “Nepotisme termasuk tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU tersebut,” tambahnya.
Wildan, selaku jenderal lapangan aksi, juga menegaskan bahwa ini bukanlah aksi pertama mereka. “Kami akan terus mengawal tuntutan ini dan akan kembali menggelar aksi lanjutan untuk mempertanyakan sejauh mana respons Polda Sulsel terhadap dugaan KKN di tubuh PAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo.”
Adapun tuntutan yang disampaikan dalam aksi ini adalah sebagai berikut:
- Mendesak Polda Sulsel untuk segera melakukan investigasi dan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan laporan keuangan Perumda PAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo periode 2021–2024.
- Mengusut pengelolaan anggaran CSR PAM Tirta Mangkaluku yang dinilai tidak transparan.
- Meminta Polda Sulsel segera memanggil dan memeriksa direksi serta dewan pengawas PAM Tirta Mangkaluku terkait dugaan penyimpangan anggaran dan praktik nepotisme.
Aliansi Forum Pemuda dan Mahasiswa Hukum berharap Polda Sulsel dapat menindaklanjuti tuntutan ini sebagai bentuk komitmen terhadap penegakan hukum dan pemberantasan KKN di wilayah Sulawesi Selatan.