SIPALING.ID, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto berpendapat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melarang Paskibraka putri mengenakan hijab saat pengibaran bendera sang saka merah putih sebagai bentuk upaya diskriminasi.
Selama memimpin Pemkot Makassar sepuluh tahun lamanya. Danny Pomanto belum pernah sama sekali melarang bahkan mengeluarkan aturan larangan tak bisa menggunakan hijab bagi wanita pasukan Paskibraka saat upacara kenegaraan hari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus.
“Kita selama ini tidak ada diskriminasi, kenapa tiba-tiba ada seperti ini? Kan di lindungi oleh negara,” kata Danny Pomanto, Kamis (15/8/2024).
Baginya, aturan yang membatasi pasukan Paskibraka putri mengenakan hijab terpaksa harus meninggalkan hijabnya dengan landasan ‘keseragaman’, Danny bilang itu tindakan melanggar hak individu seorang wanita untuk berbeda dan mengambil keputusan menutup auratnya sebagai seorang muslimah.
“Sama saja dengan melanggar hak seseorang untuk berbeda (pandangan),” tegasnya.
Lebih dijelaskan olehnya, kebijakan yang diatur dalam Surat Edaran Deputi Diklat BPIP Nomor 1 Tahun 2024 terkait dengan Tata Pakaian dan Sikap Tampang Paskibraka dapat melukai banyak umat muslim yang berada di Indonesia utamanya kaum muslimah.
Danny menegaskan bahwa dirinya akan berada baris terdepan untuk memprotes aturan yang melepaskan hijab untuk Paskibraka putri diacara Upacara Hari Kemerdekaan.
“Saya orang yang di depan kalau hal itu di otak-atik (dilarang),” tegas bakal calon di Pilgub Sulsel tersebut.
Untuk Kota Makassar sendiri, Danny meniadakan aturan larangan pakai hijab tersebut kepada Paskibraka yang hendak berniat mengenakan hijab.
“Tidak, tidak begitu di Makassar kita (Pemkot Makassar) sangat mencintai keberagaman dan hijab untuk seorang perempuan muslim,” pungkas pria ber-akronim DP itu ke media. (NSA)
