SIPALING.ID, MAKASSAR – Partai Golongan Karya (Golkar) bakal melaksanakan rapat pleno malam nanti. Selasa, (13/8). Rapat pleno ini dipastikan untuk menentukan siapa pelaksana tugas (Plt) pengganti Airlangga Hartarto yang telah menyatakan mundur dari kursi ketua umum partai beringin. Sabtu, (10/8) lalu.
Kader-kader Partai Golkar yang berpeluang menduduki kursi sebagai ketua umum sementara itu tergolong cukup banyak. Namun, berdasarkan susunan dan tatanan kepartaian di tubuh Partai Golkar dipastikan figur berpotensi untuk mengawal seluruh proses yang tersisa yang tertuang dalam AD/ART jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.
Deretan nama-nama pengganti sementara Airlangga Hartarto tersebut berdasarkan aturan Partai Golkar pada jajaran posisi ketua dan wakil ketua umum. Ada pula yang paling berhak menduduki pelaksana tugas itu adalah sekertaris jenderal pada pucuk pimpinan Partai Golkar.
Rapat pleno itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar Meutya Hafid saat menggelar presscon di Kantor DPP Partai Golkar pada Minggu, (11/8) usai Ketum Golkar Airlangga Hartarto mengundurkan diri pada Sabtu, (10/8) lalu.
Meutya bilang jika rapat pleno dilaksanakan agar Partai Golkar tidak kekosongan kursi pimpinan usai ditinggal AH mundur. Maka, Partai Golkar bakal menunjuk pelaksana tugas (Plt) sebelum Munaslub terlaksana pada Sabtu, (24/8) mendatang.
“Sehubungan dengan keputusan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk mundur yang telah disampaikan pada Sabtu, 10 Agustus 2024. Maka DPP Partai Golkar akan menggelar rapat pleno pada Selasa, 13 Agustus pukul 19:00 WIB,” sebut Meutya.
Bagaimana dengan surat rekomendasi ke calon kandidat kepala daerah usungan/dukungan Partai Golkar. Apakah tanda tangan basah Airlangga Hartarto bakal hangus alias dibatalkan?.
Ketakutan atau kekhawatiran bakal kandidat kepala daerah yang telah mendapatkan surat rekomendasi partai beringin mulai menyeruak. Sebab, otomatis jika rapat pleno dan Munaslub menghadirkan pimpianan baru di Partai Golkar kemungkinan besar prosesnya diulang.
Informasi yang ditemukan tim Sipaling.id soal surat rekomendasi Partai Golkar akan dibatalkan atau diulang tersebut menimbulkan pro kontra. Pasalnya, jika melihat proses pendaftaran para bakal kandidat di Pilkada 2024 terlanjur menerima keputusan yang sebelumnya diteken oleh Airlangga Hartarto.
Apabila surat-surat rekomendasi Partai Golkar yang dipegang dan dibawa pulang oleh para bakal kandidat kepala daerah tersebut hangus. Maka, dengan begitu Partai Golkar dikejar deadline untuk menentukan para bakal kepala daerah yang didukung diberbagai daerah.
Ketakutan muncul dari para bakal kandidat akan dianulir surat rekomendasinya kini bergulir dan mendapat berbagai pendapat. Pastinya, bakal kandidat kepala daerah harus kembali berjuang dan mengadakan komunikasi (ulang) kepada pimpinan terbaru di DPP Partai Golkar khususnya Ketua Umum yang akan dilantik pada Munaslub.
Ada sejumlah nama-nama yang disebut-sebut menduduki kursi sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang baru. Orang itu merupakan jajaran menteri di kabinet Jokowi seperti Menteri Investasi Bahlil Lahadila, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.
Paling santer diceritakan oleh publik selama ini ialah Presiden Jokowi itu sendiri. Dimana, posisi Jokowi masih sangat strategis merebut kursi Airlangga Hartarto karena masih aktif menjabat sebagai Presiden RI hingga awal bulan September mendatang.
Diprediksi saja, ketika benar Jokowi didapuk sebagai Ketum Baru Golkar maka konstalasi ditubuh Partai Golkar hingga ke daerah-daerah pun bakal berubah. Apakah persiapan ini untuk Pilpres berikutnya? Bisa iya bisa tidak. Karena Jokowi juga punya orang-orang dekat yang masih bisa ditunjuk untuk menduduki kursi Ketua Umum DPP Partai Golkar sebagai generasi penerusnya terutama mengamankan posisi Gibran Rakabuming Raka nantinya.
