MAKASSAR – Dalam momentum peringatan Hari Bhayangkara ke-79, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Makassar menyerukan pentingnya pembenahan serius di tubuh Kepolisian Republik Indonesia, khususnya pada level Polres dan Polsek yang menjadi garda terdepan pelayanan publik.
Ketua KNPI Kota Makassar, Syamsul Bahri Majjaga, menyampaikan bahwa wajah nyata Polri yang dirasakan langsung oleh masyarakat berada pada tingkat Polres dan Polsek, bukan hanya di level pusat atau markas besar.
“Reformasi Polri tidak bisa hanya berhenti di Jakarta atau di ruang-ruang strategis Mabes. Justru yang paling mendesak adalah pembenahan di bawah—di Polres dan Polsek. Di sanalah rakyat berinteraksi langsung, dan di sanalah kepercayaan publik seringkali tergerus,” ujar Syamsul dalam keterangan resminya, Senin (1/7).
KNPI menilai masih banyak keluhan masyarakat terkait penyimpangan pelayanan, perlakuan diskriminatif, hingga pendekatan aparat yang cenderung mengedepankan kekuasaan ketimbang empati. Persoalan tersebut, menurut Syamsul, bukan semata-mata akibat ulah individu, melainkan cerminan dari sistem dan kultur kerja yang belum sepenuhnya berubah.
“Seringkali, masyarakat datang ke kantor polisi dengan harapan mendapat keadilan, tapi pulang dengan kekecewaan. Ini bukan soal satu dua oknum, tapi tentang budaya birokrasi yang harus dibongkar dan dibangun ulang,” jelasnya.
KNPI Makassar juga menekankan pentingnya pembinaan ulang di tingkat Polsek dan Polres, dengan fokus pada etika, komunikasi sosial, serta keterbukaan informasi. Ditekankan pula bahwa aparat kepolisian harus tampil sebagai pelayan publik yang transparan dan humanis, bukan sekadar penegak hukum.
“Kami ingin polisi di kampung-kampung, di kota-kota kecil, di sudut-sudut pelosok, punya standar pelayanan yang manusiawi dan profesional. Jangan biarkan reformasi terjebak di atas kertas,” tegas Syamsul.
Sebagai bagian dari upaya reformasi berkelanjutan, KNPI mendorong Polri membuka ruang partisipasi publik dalam proses evaluasi kinerja aparat, serta memanfaatkan teknologi digital untuk memastikan setiap aduan masyarakat ditindaklanjuti secara terbuka dan akuntabel.
“Polres dan Polsek adalah garda depan. Di sana kepercayaan publik dibentuk, atau dihancurkan. Kalau kita ingin Polri dicintai rakyat, mulailah benahi yang paling dekat dengan rakyat,” tutupnya.
