SIPALING.ID, MAKASSAR – Dewan pimpinan pusat (DPP) Partai Golkar telah bersikap memberikan dukungannya ke bakal calon Wali Kota dan Wakil Walikota Makassar, Munafri Arifuddin – Aliyah Mustika Ilham (MULIA) ikut kontestasi di Pilwali Makassar 2024.
Lewat surat rekomendasi B1KWK Appi-Aliyah tentunya semakin pede menyambut moment Pilkada karena salah satu partai koalisi Indonesia (KIM) tingkat kota itu sudah dipegangnya.
Otomatis, pasangan jargon MULIA itu berpeluang mendapatkan dukungan dari beberapa partai tempat mantu pemilik PT.Bosowa Aksa Mahmud itu mendaftarkan diri sebagai calon kandidat Pilwali Makassar.
Surat rekomendasi untuk Appi-Aliyah yang diterima redaksi SiPaling.id tertera nama dan juga tanda tangan berstempel dari Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto sekaligus Sekjen Partai Golkar Lodewijk F. Paulus merestui kedua figur dalam menyambut pesta lima tahunan Pilkada 2024.
Karena kursi Partai Golkar Makassar di DPRD Makassar terisi 6 kursi. Berarti pasangan Appi-Aliyah tinggal membutuhkan 4 kursi tersisa lagi mencukupkan 10 kursi syarat KPU di Pilwali Makassar.
Partai politik yang masih punya peluang meng-endorse Appi-Aliyah tinggal PDI Perjuangan meski Indira Yusuf Ismail lebih dahulu mendaftarkan diri beberapa waktu silam. Partai Demokrat juga bisa masuk dalam koalisi pendukung Makassar MULIA karena Aliyah Mustika Ilham adalah kader besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.
Tetapi SiPaling.id dengar-dengar dari informasi grup sebelah. Kalau Aliyah Mustika Ilham wajib menggeser nama Ketua DPC Demokrat Adi Rasyid Ali (ARA) untuk berebut dukungan jika ingin melenggang ke Pilwali Makassar nantinya.
Karena ARA sudah menyerukan sebagai bakal calon Wali Kota Makassar dan dikabarkan telah memiliki pasangan agar bisa maju di Pilwali Makassar. Gosipnya sih. Ia dipasangkan dengan Ketua DPW PKS Sulsel, Amri Arsyid sebagai bakal Wakil Wali Kota Makassar.
Kalau ARA dapat rekomendasi dari AHY. Itu artinya, peluang Aliyah Mustika Ilham untuk gandeng Partai Demokrat pupus. Nah ini harus dipikirkan oleh timses atau konsultan politik Munafri Arifuddin karena butuh dukungan kursi dari partai politik lainnya.
